PELAIHARI, TANAH LAUT – Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang menegaskan akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II apabila persoalan dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi nelayan di Desa Kuala Tambangan dan Desa Tabanio tidak segera dituntaskan oleh pihak terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul rapat koordinasi, klarifikasi, dan verifikasi lapangan yang digelar di Aula Swasembada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut, Jumat (29/05/2026), yang turut dihadiri DPRD Tanah Laut, Polres Tanah Laut, DKPP, PT Pertamina Patra Niaga, perwakilan nelayan, mahasiswa, serta pengelola SPBUN.
Ketua Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang, Zulkifli, mengatakan pihaknya menghormati proses yang sedang berjalan. Namun, komitmen yang telah disampaikan dalam forum tersebut harus dibuktikan melalui langkah nyata dan terukur.
“Kami memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Tetapi apabila dalam waktu dekat tidak ada perkembangan yang jelas, tidak ada transparansi, dan tidak ada penyelesaian yang benar-benar dirasakan nelayan, maka kami akan kembali turun ke jalan,” tegas Zulkifli.
Menurutnya, mahasiswa dan nelayan tidak ingin berbagai temuan yang muncul dalam proses verifikasi hanya berakhir sebagai catatan rapat tanpa tindak lanjut yang jelas.
Ia menilai audit terhadap operasional SPBUN yang telah direkomendasikan dalam forum harus segera dilaksanakan, termasuk pengungkapan secara terbuka hasil pemeriksaan kepada publik.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi janji-janji penyelesaian. Nelayan sudah terlalu lama menunggu kepastian. Jika memang ditemukan pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Zulkifli juga mengungkapkan bahwa Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang bersama nelayan saat ini mulai melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan langkah lanjutan apabila tidak ada perkembangan signifikan dari hasil rapat tersebut.
Menurutnya, lokasi aksi jilid II masih dalam tahap pembahasan. Namun, tidak menutup kemungkinan aksi kembali digelar di Kabupaten Tanah Laut maupun diperluas dengan menyasar pihak-pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap distribusi BBM subsidi.
“Semua opsi sedang kami kaji. Aksi bisa kembali dilaksanakan di Tanah Laut, tetapi tidak menutup kemungkinan juga mengarah ke Pertamina apabila memang diperlukan. Intinya, kami ingin memastikan hak nelayan benar-benar diperjuangkan dan persoalan ini tidak berhenti di tengah jalan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus mengawal persoalan solar subsidi hingga ada penyelesaian yang memberikan kepastian bagi nelayan kecil yang selama ini bergantung pada BBM subsidi untuk mencari nafkah.
“Kami tidak ingin masalah ini kembali tenggelam seperti kasus-kasus sebelumnya. Kami akan terus mengawal sampai ada kejelasan dan penyelesaian yang konkret,” pungkasnya. (*)
