INDOVIBE – Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Program ini bertujuan memperkuat kemandirian desa, pemerataan kesejahteraan, dan ketahanan pangan serta energi nasional melalui model gotong royong ekonomi Pancasila.
Hingga pertengahan Juli 2025, telah terbentuk 81.147 unit Kopdes Merah Putih melalui musyawarah desa khusus. Dari jumlah itu, 77.888 unit telah memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebanyak 103 unit percontohan tersebar di seluruh provinsi sebagai model replikasi.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa koperasi menjadi simbol kekuatan bersama. “Satu lidi lemah, tapi ratusan lidi bersama bisa menyapu bersih tantangan,” kata Prabowo pada acara peluncuran, Senin, 21 Juli 2025.
Program ini menggunakan model “7 in 1 Business” yang terintegrasi, meliputi distribusi sembako, layanan kesehatan, simpan pinjam, logistik, penyaluran pupuk bersubsidi, gas, serta penyaluran bantuan sosial. Pemerintah menargetkan minimal 2 juta lapangan kerja tercipta dari kegiatan produksi, distribusi, dan layanan koperasi.
Di Jawa Tengah, terdapat 8.524 unit Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum, tersebar di 7.810 desa dan 513 kelurahan. Potensi lapangan kerja di provinsi ini diperkirakan mencapai 68.000 orang.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan program ini menjadi simbol gotong royong dan kemandirian ekonomi desa. “Kita ingin menjadikan desa sebagai titik awal kebangkitan ekonomi nasional,” kata Budi Arie pada Selasa, 22 Juli 2025.
Pendanaan koperasi didukung melalui APBN, APBD, Himbara, dan LPDB dengan bunga pinjaman rendah 6 persen hingga Rp3 miliar per unit. BUMN seperti BRI, Pertamina, Pupuk Indonesia, Bulog, dan ID FOOD turut menjadi mitra program ini. Sistem digital terintegrasi diterapkan untuk menjaga transparansi, termasuk melalui layanan AgenBRILink.
Meskipun program berjalan cepat, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, literasi teknologi, dan risiko manajerial. Di Desa Pucangan, Tuban, salah satu unit sempat dibongkar karena masalah sponsor yang tidak disebut saat peresmian.
Pemerintah menyiapkan pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia untuk memastikan keberlanjutan program. Menteri Desa PDT Yandri Susanto telah menandatangani peraturan tentang pinjaman untuk mempermudah akses modal bagi Kopdes Merah Putih.
