INDOVIBE – Pemerintah menegaskan pentingnya kebijakan fiskal yang hati-hati dan reformasi struktural berkelanjutan sebagai dasar menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam forum Verdhana Connect: Indonesia Macro and Banks Day bertema “Recalibrating Indonesia: Politics, Policy & The Path Ahead” pada Selasa (12/8) di Jakarta.
Reformasi struktural yang dijalankan pemerintah mencakup delapan fokus prioritas. Program tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan makanan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan perdagangan dan investasi global.
Thomas menjelaskan bahwa program ketahanan pangan dan energi tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pembangunan infrastruktur pendukung dan hilirisasi. “Ketahanan pangan bukan hanya soal produktivitas di sektor pertanian, tetapi juga mencakup aspek lain seperti irigasi, pembangunan infrastruktur rantai pasok, dan seterusnya,” kata Thomas.
Sementara itu, program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan penguatan koperasi desa serta UMKM ditempatkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Beberapa di antaranya merupakan program baru, sementara yang lain berkelanjutan untuk memperkuat rantai pasok di wilayah pedesaan.
Pemerintah juga menekankan penguatan pertahanan semesta yang mencakup penegakan hukum, perbaikan sistem peradilan, dan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, selain belanja peralatan militer. Di sisi lain, percepatan perdagangan, investasi, dan deregulasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.
Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang prudent, fokus pada delapan program prioritas, dan konsistensi pelaksanaan reformasi, pemerintah menargetkan terciptanya ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing di tengah dinamika global.
